REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Parade Kita Indonesia atau Parade Kebhinekaan yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia pada Ahad (4/12) lalu marak dengan pelanggaran. Namun ia mempertanyakan mengapa pemerintah dan polisi hanya diam.

(Baca: Ini Empat Pelanggaran Aksi 412 yang Harus Diusut Versi Pengamat)

"Mengapa aksi 412 dibolehkan di CFD, sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan M.H Thamrin? Mengapa Pemprov dan penegak hukum diam? Nyata dan terang benderang melanggar pergub, tak membolehkan ada aktivitas politik dalam acara CFD, jelas menganggu orang yang sedang berolah raga dan menganggu jalur busway," kata Pangi dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Selasa (6/12).

Menurutnya aksi 412 dibungkus pakai nama ‘Parade Kebhinekaan’ dengan tema ‘Kita Indonesia’ namun pelaksanaannya jauh dari fatsun politik, keluar dari trayek Bhineka Tunggal Ika, hanya menyisakan polemik dan komplikasi baru.

Aksi 412 mempertontonkan degalan politik dan aksi ugal-ugalan, ketidakteraturan (disorder), pelanggaran etika dan hukum. Anehnya, penegak hukum nampak abai, cuek dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi.

Kemudian juga ditemukan ada delapan bus Transjakarta keluar jalur yang seharusnya tetap dalam karidor, mengangkut peserta Parade Kebinekaan di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day/CFD).

"Apa motif operator Transjakarta mengizinkan bus-bus tersebut ikut terjun dalam acara Parade Kebudayaan bertajuk Kita Indonesia tersebut? Ini juga harus ditelusuri dan diselidiki secara tuntas oleh Pemprov DKI Jakarta. Semoga keadilan tidak menjadi yatim piatu," sindirnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika