REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kondisi ketidakpastian global masih akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia pada 2017.
"Kondisi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dan diperkirakan akan berlanjut pada 2017," kata Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/12).
Sri Mulyani menyebutkan APBN 2017 yang disetujui DPR akhir Oktober 2016 disusun dalam kondisi masih menghadapi lingkungan dalam dan luar negeri yang sangat menantang. "Mulai dari kondisi perekonomian AS, terpilihnya Presiden AS Donald Trumph, maupun kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju dan kondisi perekonomian Tiongkok," tutur Sri Mulyani.
Ia menyebutkan untuk merespons kondisi dalam dan luar negeri, pemerintah dengan terpaksa melakukan perubahan terhadap pelaksanaan APBNP 2016. "Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kredibiltas instrumen fiskal dengan menjaga dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar tidak mudah terguncang," ujarnya.
Ia menyebutkan penyusunan APBN 2017 dilakukan secara cermat dengan sikap optimistis. "Ini penting untuk menjaga momentum meski aspek kehatian-hatian tetap dijaga. Kita jarus siap dengan ketidakpastian global yang harus dilihat sebagai kesempatan untuk kepentingan negara kita," katanya.
Sri Mulyani menyebutkan APBN 2017 mengalokasikan anggaran untuk Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 7,5 triliun. Dana itu diberikan kepada 83 pemerintah daerah berkinerja baik sebagai penerima Penghargaan Dana Rekca. "Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam menyediakan pelayanan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Sri Mulyani.
Ia menyebutkan jumlah daerah penerima DID pada 2017 meningkat dibanding 2016 yaitu dari 271 daerah menjadi 317 daerah. "Alokasi tertinggi penerima DID juga meningkat dari Rp45 miliar menjadi Rp65 miliar," kata Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika