REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan di 2017 dapat ditekan ke level 10,5 persen. Pada Juli 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia masih berada di level 10,86 persen.

Selain itu, Presiden juga berharap pemerintah dapat menurunkan angka pengangguran menjadi 5,6 persen dan gini rasio menjadi 0,39 persen di 2017. Untuk mencapai target tersebut, Jokowi mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan penggunaan APBN untuk hal-hal yang produktif.

"Kita harus lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menekan angka pengangguran," ujarnya, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Istana Negara, Rabu (7/12).

Menurut Jokowi, dalam APBN 2017 yang telah disetujui DPR, dana transfer ke daerah serta dana desa meningkat tajam menjadi Rp 764,3 triliun. Ia menyebut peningkatan anggaran tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran demi memperkecil jurang kesenjangan antara kota dan desa.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta pada pemerintah daerah untuk bekerja cepat sejak awal tahun 2017 demi memacu pertumbuhan ekonomi. "Semua lelang proyek harus dilakukan lebih awal agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika