REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Cendikiawan UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan tidak perlu ada pengerahan massa saat sidang perdana Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan digelar pada 13 Desember.

"Kemudian masyarakat harus menerima apa pun hasil gelar perkaranya. Tidak perlu ada lagi aksi lanjutan. Saya kira harus kembali ke ajaran agama Islam, dalam ajaran Islam itu harus bersabar kalau tidak puas," ujar Azyumardi Azra usai menjadi pembicara di seminar internasional tentang Islam, Demokrasi dan Tantangan Pluralisme serta Keamanan di Bali, Rabu.

Kalau masih punya energi dan dana, kadi dia, maka sebaiknya hal itu bisa digunakan untuk memperbaiki lingkungannya dan untuk kegiatan yang lebih produktif.

"Memberdayakan orang-orang miskin maupun pengangguran. Itu lebih bagus, lebih baik dari pada digunakan untuk menyewa bus tiket kereta api dari tempat tempat yang jauh , saya kira nggak perlu lagi," kata Azyumardi.

Selain itu, ia mengatakan adanya aksi lanjutan itu akan menciptakan ketidakstabilan politik. "Yang rugi semua masyarakat, termasuk umat Islam rugi juga, rugi semua. Sidang terbuka itu dipantau dicermati silahkan, ya tidak perlu pengerahan massa lagi," kata dia.

Selain itu ia mengkritik pemberitaan media asing terkait kasus dugaan penistaan agama calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyudutkan Indonesia.

"Selalu yang ditampilkannya itu adalah bahwa kaum minoritas dalam hal ini Katolik tertindas di Indonesia, beritanya juga tidak berimbang, menyudutkan Indonesia lah. 'Lead'-nya itu Ahok seorang Kristen dan China jadi sasaran radikal Muslim. Radikal ini tidak bisa dikuasai oleh pemerintah," kata dia.

Baca juga,  Kabareskrim: Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika