REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menegaskan pengadaan bus Zhong Tong adalah pesanan lama dari Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).
"Zhong Thong bukan masuk lagi, itu pembelian dia (PPD) yang lama. Kami (Pemda DKI) bayar lebih murah itu bukan milik Transjakarta, itu adalah pesanan lama PPD karena perusahaan ini ya silakan, tapi begitu satu rusak kebakar kami akan stop semua," tegasnya di Rumah Lembang, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (7/12).
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono memberikan penjelasan terkait bus Zhong Tong yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Budi mengatakan Perusahaan Zhong Tong Bus Holding Co Ltd memang mengikuti tender pada 2013.
"Dari tender 2013 itu mereka belum bisa penuhi. Jadi sekarang yang mereka mau gunakan adalah berdasarkan tender 2013 itu. Setelah kita lihat maka mereka harus memenuhi beberapa kewajiban. Pertama, kualifikasi busnya, mereknya, tipenya, after sale service (layanan purnajual) segala macam mereka harus siapin," kata Budi.
Selain itu, karena Perusahaan Zhong Tong terlambat memenuhi tender 2013, PPD juga harus membayar kewajiban-kewajiban lain karena pengadaannya terlambat. Budi akan melihat apakah bus Zhong Tong tersebut layak diterima atau tidak.
"Kita lihat dulu, review dulu, sambil pelajari semua kontrak-kontrak ini dan kewajibannya termasuk denda-denda," katanya.
Padahal, saat masih menjadi Gubernur aktif, Ahok sering menyindir Pemprov DKI Jakarta yang pernah membeli bus merek Zhong Thong dan pabrikan asal Cina lainnya untuk dijadikan transjakarta.
Pada 2015, PT Transjakarta menarik izin sementara 30 unit bus asal Cina tersebut, Buntut atas kejadian terbakarnya satu unit bus Zhong Thong di Jalan Jenderal Gatot Subroto.
Akibatnya, sebanyak 30 bus yang merupakan armada yang biasa beroperasi di koridor 9, yakni dari jurusan Terminal Pinang Ranti sampai Halte Pluit. Pada Agustus 2014, pihak pengelola juga menarik 29 bus Cina merk Yutong. Ini karena salah satu bus terbakar di Halte Masjid Al-Azhar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika