REPUBLIKA.CO.ID, TAPAKTUAN -- Ketua Harian Pembela Tanah Air (PETA) Provinsi Aceh, T Sukandi, mengutuk dan mengecam keras aksi penembakan Mukhlisin warga Kecamatan Idi Rayek, Kabupaten Aceh Timur oleh orang tak dikenal, Selasa (6/12). "Penembakan tersebut sangat biadab, karena korban dieksekusi di hadapan anaknya yang berumur lima tahun," katanya, Kamis (8/12).
Meskipun motif penembakan tersebut tidak ada kaitannya dengan politik, namun tetap saja akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat Aceh menjelang Pilkada 2017. Dia mengatakan, keresahan warga sangat berasalan, sebab setiap menjelang berlangsungnya Pilkada di Aceh selalu saja terjadi aksi kekerasan menggunakan senjata api yang merenggut korban jiwa.
Seharusnya, dia mengatakan, masa kelam yang terjadi saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2012 tidak terjadi lagi pada Pilkada 2017. "Terulangnya aksi penembakan ini jelas-jelas membuktikan bahwa peredaran dan penggunaan senjata api di Aceh masih marak. Meskipun pihak keamanan mengklaim bahwa senjata yang digunakan adalah senjata rakitan, namun tetap saja penggunaan senjata api secara illegal tersebut sangat membahayakan keselamatan warga," ungkapnya.
Disamping menimbulkan keresahan bagi masyarakat menjelang Pilkada, Sukandi mengatakan, aksi penembakan yang terus berulang di Aceh juga telah mencoreng nama baik Provinsi Aceh di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Sehingga kondisi ini secara otomatis juga berpengaruh terhadap semakin merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh secara rata-rata nasional.
Karena dengan masih terjadinya kekerasan menggunakan senjata api di daerah bekas konflik tersebut, akan menghambat minat para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di daerah itu. "Perlu diketahui bahwa pertimbangan utama para investor dalam menanamkan investasinya adalah terkait jaminan keamanan. Jika belum ada jaminan keamanan maka jangan mimpi akan ada pengusaha luar daerah akan menanamkan modalnya skala besar di Provinsi Aceh," katanya.
Karena itu, ia menilai bahwa percuma atau sia-sia saja upaya Pemerintah Aceh selama ini bersusah payah melobi investor ke luar negeri, jika jaminan keamanan dalam daerah belum mampu diwujudkan.
Terkait hal ini, Sukandi mempertanyakan keputusan Mabes Polri dan TNI yang telah mempetakan tiga provinsi di Indonesia sangat berpotensi terjadi kerawanan pelaksanaan Pilkada tahun 2017, yakni Provinsi Aceh, DKI Jakarta dan Papua.
Menurut dia, jika memang tiga daerah tersebut khususnya Provinsi Aceh telah dipetakan sebagai daerah rawan, kenapa fokus pengamanan menjelang Pilkada terlihat belum maksimal dilakukan. "Apalagi aksi kekerasan bersenjata di Aceh kembali terulang terjadi, seharusnya hal itu menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat," ungkapnya.
Karena itu, untuk menjamin pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Provinsi Aceh berlangsung aman dan lancar tanpa ada intimidasi dan pengancaman serta teror terhadap masyarakat, Sukandi meminta kepada Pemerintah Pusat segera mengirim pasukan BKO ke daerah tersebut.
"Demi menciptakan rasa aman dan tentram di tengah-tengah masyarakat Aceh, kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Pusat menambah pasukan BKO ke Aceh. Kita sangat mengharapkan ke depannya Aceh harus benar-benar aman tanpa ada lagi kekerasan bersenjata yang memakan korban jiwa lebih banyak lagi," kata Sukandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika