Kamis 08 Dec 2016 12:13 WIB

Jokowi-Kofi Annan Bahas Langkah Bantu Krisis Kemanusiaan Rohingya

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Hazliansyah
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika (kanan) menyambut kedatangan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Kamis (8/12).
Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Gubernur Bali Made Mangku Pastika (kanan) menyambut kedatangan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Kamis (8/12).

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Presiden Joko Widodo dan mantan Sekretaris Jenderal PBB 1997-2006, Kofi Annan melakukan pertemuan untuk membahas krisis kemanusiaan di Rohingya. Indonesia dan Kofi Annan yang juga Chairman Kofi Annan Foundation akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar tersebut.

"Pak Kofi Anan dalam diskusi bersama tadi menyampaikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membantu krisis kemanusiaan di Rakhine. Beliau juga sebagai ketua Advisory Committee untuk Rakhine State," kata Jokowi di sela ajang Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Kamis (8/12).

Dalam pertemuan yang berlangsung 30 menit itu, Presiden menyampaikan Indonesia akan mengirimkan bantuan logistik, khususnya makanan dan selimut dalam waktu dekat ke Myanmar. Kedua item itu paling dibutuhkan penduduk Rohingya saat ini dan Presiden telah memerintahkan hal tersebut.

Kofi Annan mengatakan agama tidak mengajarkan membunuh sesama, apalagi sesama warga negara atau tetangga bangsa sendiri. Agama menjadi bagian dari pluralisme sebagai konsep keberagaman dan nilai-nilai luhur di masyarakat.

"Ekstremis suatu agama sering kali menyangkal kemanusiaan, meski itu berlawanan dengan yang diajarkan agama mereka," kata Kofi.

Di banyak negara, kata Kofi para pemimpin yang terpilih secara demokratis juga menjadi semakin otoriter dan mencoba untuk tetap berkuasa tanpa batas. Pemilihan umum juga sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi ambisi kekuasaan.

Yayasan Kofi Annan menggagas the Electoral Integrity Initiative untuk memperkuat demokrasi, bukan melemahkannya. Demokrasi menjadi dasarnya dan tugas ke depan adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dengan benar.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖٓ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰىٓ اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ۗوَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِۖ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِۗ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ
Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya,” Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak.” Dan demikianlah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

(QS. Yusuf ayat 21)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement