REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- WWF Indonesia meminta pemerintah segera bereaksi cepat mengatasi laju kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup dramatis. Hal itu harus dilakukan demi mencapai komitmen bersama dalam pertemuan Convention on Biological Diversity (CBD).
"Pemerintah belum sepenuhnya mengintegerasikan strategi konservasi keanekaragaman hayati, dalam setiap strategi perencanaan pembangunan nasional secara lintas sektoral," kata Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF Indonesia, melalui rilis yang diterima Republika, Kamis (8/12).
Hal ini, lanjut Arnold, mutlak harus dilakukan pemerintah Indonesia karena keanekaragaman hayati sangat banyak yang berada di luar kawasan konservasi. Lewat pertemuan CBD kali ini, sudah waktunya pemerintah mengambil terobosan baru dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
Ia mengusulkan, terobosan itu salah satunya bisa dilakukan dengan mengimplementasikan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020 secara konkret. Langkah itu bisa diwujudkan lewat pembentukan kelembagaan, kemudian menyiapkan kebijakan dan mengalokasikan pendanaan yang optimal. "Untuk melaksanakan kesepakatan dalam Aichi Target, setiap negara harus menuangkannya ke dalam strategi nasional penyelamatan keanekaragaman hayati," ujar Arnold.
Arnold menambahkan, Indonesia telah memiliki IBSAP, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2003-2020, dan dokumen ini telah direvisi 2015-2020. Sementara, pertemuan SBD yang berlangsung sejak 4-17 Desember di Cancun, Meksiko, cuma dapat memenuhin 10 persen target konvensi atau Aichi Target.
Ikuti Whatsapp Channel Republika