REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Asep Hilman ditahan di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung Jumat (9/12). Asep ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pengadaan buku aksara Sunda pada Disdik Jabar tahun anggaran 2010.
Asep, yang sudah ditetapkan tersangka sejak 2015, dibawa ke Lapas Sukamiskin sekitar pukul 15.17 WIB.
Kepala Kejari Bandung, Agus Winoto mengatakan Asep Hilman resmi di tahan dalam kasus pengadaan buku aksara sunda di Provinsi Jabar. Langkah ini dilakukan Kejari Bandung setelah mulai memproses kasus yang awalnya ditangani Kejati Jabar. "Penahanan kami lakukan setelah mendapat pelimpahan dari Kejati Jabar," kata Agus.
Agus menuturkan tersangka diputuskan ditahan untuk mempermudah proses pengungkapan kasus korupsi tersebut. Mengingat sudah satu tahun Asep masih bisa menghirup udara bebas setelah ditetapkan sebagai tersangka. "Kita ingin melakukan proses penahanan lebih cepat. Kita tahan di Sukamiskin," ujarnya.
Menurutnya, penahanan juga dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri. Termasuk menghilangkan barang bukti yang dapat menyulitkan proses penyidikan.
Seperti yang diketahui sebelumnya, BPK Jabar telah mengeluarkan hasil audit kerugian negara. Kerugian negara atas kasus itu mencapai angka Rp 3.980.826.013,00.
Tersangka dijerat pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Asep diduga telah me-mark up harga pengadaan buku aksara Sunda dari alokasi anggaran sebesar Rp 4,6 miliar.
Selain itu ia juga dituding menggunakan perusahaan fiktif untuk memenangi tender dalam proyek yang ternyata terbukti tidak terdistribusi ke seluruh kabupaten kota.
Dalam pengusutan kasus ini, Kejati Jabar juga sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya sejumlah mantan pejabat dan staf Disdik Jabar serta sejumlab angggota DPRD Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika