REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berbagai potensi kecurangan akan dapat terjadi pada pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta. Untuk itu kepada para mahasiswa diserukan untuk ikut serta terlibat secara aktif dalam pengawasan pilkada.
‘’Para pemilih dari kalangan kaum muda sangat signifikan jumlahnya. Untuk DKI Jakarta jumla pemilih ini mencapai sekitar 718,517 orang. Untuk itu mereka, teruama para mahasisiwa, harus tak segan bergerak mengawal pelaksanaan pilkada agar berlangsung secara bermutu dan damai,’’ kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Nusantara Yudi Handra dalam acara diskusi public bertajuk ‘Anti Kecurangan Pilkada DKI Jakarta: Aktivis dan Mahasiswa Bergerak’, di Gedung FIK FMIPA Universitas Indonesia, Jakarta (9/12).
Menurut Yudi, berdasarkan informasi yang dirangkum dari Kementerian PAN RB, oknum-oknum operator pemerintahan, dalam beberapa kasus diindikasikan memiliki potensi untukmelakukan kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Berbagai modus kecurangan diantaranya adalah memasanag baliho diacara Pemda dengan membubuhkan kata ‘lanjutkan’ kepemimpinan daerah saat ini.
‘’Potensi kecurangan lainnya adalah memanfaatka program pemeritah, seperti program Kelarga Berencana (KB), dengan memasang gambar angka dua sebagai cara untuk menekan jumlah pertambahan penduduk. Adanya nomor dua itu untuk menunjuk nomor urut dari pejawat gubernur yang kini ikut dalam pilkada DKI Jakarta,’’ ujarnya.
Melihat kenyataan itu, Pokja Nusantara menyerukan empat hal. Pertama, meminta seluruh aparatur negara bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Kedua, meminta selutuh pelaksana Pilkada bersikap aktif mencegah terjadinya kecurangan. Ketiga, meminta seluruh pasangan calon menghindari kecurangan.
‘’Keempat, kami menyerukan seluruh lapisan masyarakat, terutama aktivis dan mahasiswa, untuk turut mengawasi jalannya Pilkada DKI agar terbebas dari tindakan kecurangan, “ tandas Yudi.
