REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah tengah menggodok sejumlah rencana penyiapan tenaga kerja di sektor prioritas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, penyiapan tenaga kerja di sektor prioritas terbilang mendesak lantaran saat ini dibutuhkan jutaan tenaga kerja terampil untuk bisa bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Darmin menyebutkan ada delapan profesi yang masuk dalam kebijakan pasar bebas seperti tercantum dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA). MRA masing-masing profesi telah menetapkan standar dan kompetensi yang diperlukan di kancah ASEAN. Nantinya, Indonesia bisa menerima tenaga kerja dari negara-negara ASEAN untuk profesi-profesi ini, begitu juga sebaliknya.

Delapan profesi itu adalah insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter, dokter gigi, surveyor, dan perawat. Sedangkan sektor prioritas dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjumlah 12 sektor, yakni produk berbasis agro, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, e-ASEAN, kesehatan, transportasi udara, elektronika, pariwisata, tekstil dan produk tekstil, perikanan dan produk perikanan, otomotif, dan jasa logistik.

Untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri, kata Darmin, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan vokasi yang diprioritaskan di bidang pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah rakyat, industri manufaktur, farmasi, dan pariwisata. “Untuk menyediakan tenaga kerja besar-besaran, kita butuh tempat pelatihan dengan peralatan yang benar-benar seusai dengan yang dibutuhkan industri. Jadi kalau lulus, tak perlu ada adjustment lagi,” ujar Darmin, di Jakarta, Jumat (9/12).