REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, fenomena korupsi di Indonesia ibarat sebuah lautan. Pilihannya cuma dua, harus menjadi buih atau menjadi gelombang.
"Sehingga ketika saya dulu berada di dalam KPK, memang agak sulit. Karena ketika masuk pada era politik uang saat ini, semua hal tersebut bisa mereka beli. Dan saya berada dalam kehati-hatian saat itu," kata Bambang dalam diskusi bertema 'Urgensi People Power Dalam Membongkar Megakorupsi' di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta, Ahad (11/12).
BW, begitu Bambang biasa disapa mengatakan, masih banyak kasus-kasus korupsi yang lain yang belum terungkapkan. Karena itu menurut BW dibutuhkan upaya gerakan bersama.
"Jika kita peduli dengan bangsa ini dengan bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi," kata dia.
Koordinator Jaringan Pemuda untuk Demokrasi (JarDem), Andriyana mengatakan perilaku korupsi di Indonesia akhir-akhir ini makin merajalela. "Kejadian kepala daerah di tangkap KPK atau masuk penjara sebenarnya bukan hal yang baru. Layar televisi masyarakat Indonesia sering disuguhi berita-berita seperti ini. Kasus pengkapan kepala daerah karena kasus korupsi mewarnai proses demokratisasi bangsa Indonesia," kata Andriyana.
Menurut Andriyana ada beberapa hal yang sangat penting dikawal agar demokrasi di Indonesia lebih berkualitas dan sampai kepada substansinya. Yakni mengawal penyelenggara pemilu agar bersih dari praktik koruptif dan manipulatif, mengawal calon yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah ini supaya bersih secara rekam jejak dan juga perilaku di lapangan, serta mengawal proses pemilukada agar bersih dari praktik money politic dan tindakan curang yang lainnya.
"Tiga hal di atas apabila dikawal dengan baik ini akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi bangsa Indonesia, juga bisa mempersempit ruang-ruang korupsi di Indonesia," kata Andriyana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika