REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Sekutu Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Kongres pada Selasa (13/12) mengajukan gugatan pidana terhadap seorang senator yang vokal mengkritik pembunuhan di luar hukum akibat kebijakan presiden memerangi penyalahgunaan narkoba.
Gugatan hukum terhadap Senator Leila de Lima, menteri kehakiman dalam pemerintahan sebelumnya adalah tindakan terkini pemerintah terhadap de Lima sejak perempuan itu memimpin penyelidikan mengenai pembunuhan tersebut. Ia mengecam serangan pemerintah itu, menyebutnya sebagai kegilaan dan pelecehan, dan ia meminta Duterte menghentikan tuduhan dan penghinaan.
Senator-senator yang setia pada Duterte melengserkan de Lima dari jabatan pemimpin investigasi pada September. Anggota Kongres kemudian menuduh de Lima bersikap tidak hormat terkait kritiknya mengenai perlakuan terhadap dia dan nasib penyelidikan. Kritik itu berujung pada gugatan hukum.
"Senator de Lima menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Kita tidak bisa membiarkan insiden ini, bagaimana kita mendapat rasa hormat dari rakyat ketika seorang senator menghina lembaga kita dengan menyebut penyelidikan dan peradilan sebagai kepura-puraan," kata anggota Kongres, Reynaldo Umali, kepala panel peradilan di majelis rendah, sebagaimana dikutip Antara News.
De Lima tengah melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat dan Eropa sehingga belum dapat dimintai keterangan. Perang Duterte melawan penyalahgunaan narkoba, yang menjadi kunci dalam kampanye saat pemilihan umum Mei, telah menewaskan sekitar 5.000 orang sejak 1 Juli.
Banyaknya korban jiwa dan kemisteriusan beberapa pembunuhan mengkhawatirkan kelompok-kelompok hak asasi manusia, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Umali mengatakan de Lima bisa dipenjara lebih dari enam bulan jika dinyatakan bersalah.
Kelompok kecil oposisi di Kongres mengatakan gugatan terhadap de Lima akan berdampak mengerikan pada pengkritik perang Duterte melawan narkoba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika