REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Sebanyak 38 warga Afghanistan tiba di Kabul dari Jerman pada Kamis (15/12), kelompok pertama dipulangkan di bawah kesepakatan kedua negara itu pada tahun ini menyusul penolakan permohonan suaka mereka.
Ribuan warga Afghanistan bergabung dengan pencari suaka dari Timur Tengah dan tempat lain, memasuki Eropa sejak 2015 dan menjadi kelompok terbesar kedua pencari suaka di Jerman pada 2016 setelah Suriah. Pesawat sewaan pembawa warga Afghanistan itu, yang semua pria, tiba di ibu kota Afghanistan tersebut dari Frankfurt.
"Saat itu pagi hari dan saya sedang tidur ketika empat polisi datang ke rumah dan menangkap saya," kata Ali Madad Nasiri, yang mengatakan telah tiga tahun tinggal di Jerman.
"Saya tidak sempat mengambil pakaian, telepon saku dan laptop. Semua tertinggal di sana," katanya dengan membawa sebuah tas kecil berisi beberapa barang.
Pemulangan tersebut terjadi di bawah kesepakatan dengan Afghanistan pada Oktober, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman sebelumnya. Namun, kesepakatan tersebut telah memicu protes di Jerman dalam beberapa pekan terakhir dengan kritikan yang mengatakan banyak dari warga Afghanistan yang kembali tidak aman dan mungkin menghadapi berbagai pembalasan.
Kementerian urusan Pengungsi Afghanistan akan membantu yang kembali untuk pulang ke rumah mereka, kata seorang juru bicara kementerian yang menambahkan sekitar 10 ribu warga Afghanistan telah kembali dari Eropa pada tahun ini. Pesawat berikutnya yang mengirim warga Afghanistan untuk kembali, telah disewa untuk awal Januari, berdasarkan laporan media Jerman.
Lebih dari satu juta migran (pendatang) dari Timur Tengah, Afrika dan tempat lainnya telah datang di Jerman sejak permulaan tahun 2015, memicu kekhawatiran tentang keamanan dan integrasi. Arus pencari suaka mendorong dukungan bagi kelompok benci pendatang, seperti, Partai Alternatif untuk Jerman (AfD).
Pada pekan lalu, Kanselir Angela Merkel dari Partai Kristen Demokrat mengeraskan nada mereka pada para migran dan Wakil Menteri Keuangan Jens Spahn mengatakan hambatan hukum untuk deportasi harus diturunkan. Pemerintahan Afghanistan dukungan Barat sedang memerangi gerilyawan yang telah meningkatkan serangan sejak penarikan sebagian besar pasukan asing pada tahun 2014.