REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, M Yahya Zaini, mengatakan, upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota fraksi di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan dilakukan secara berkelanjutan. Meningkatnya kompetensi anggota DPRD, utamanya dari Fraksi Partai Golkar, diharapkan dapat membawa percepatan kemajuan di daerah masing-masing.
"Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang DPP Partai Golkar dalam hal ini bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga politik akan menyelenggarakan Sekolah Legislatif Partai Golkar," ujar Yahya Zaini pada penutupan Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta yang berlangsung sejak 13-17 Desember 2016 dalam keterangannya.
Melalui sekolah legislatif, kader Golkar yang duduk di parlemen akan digodok dengan berbagai pengetahuan umum dan teknis menyangkut tugas dan fungsi kedewanan. Tak hanya itu, sekolah ini juga menjadi sarana bagi evaluasi terhadap kader-kader Golkar yang duduk di parlemen.
"Oleh karena itu, sekolah legislatif wajib diikuti oleh seluruh anggota fraksi Golkar seluruh Indonesia yang mencapai kurang lebih tiga ribu orang," katanya
Dengan pertemuan yang rutin dan terencana, lanjut Yahya, sinkronisasi terhadap agenda kerja antara FPG DPR RI dan FPG DPRD seluruh Indonesia diharapkan juga semakin sinergis. Untuk itulah DPP akan menugaskan FPG DPR RI agar melibatkan FPG DPRD dalam pembahasan regulasi terkait dengan daerah.
Salah satu cara agar semakin intensif koordinasnya DPP Partai Golkar memfasilitasi pembentukan forum silahturahim anggota FPG DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia.
"Dengan koordinasi dan konsolidasi yang baik fungsi FPG dalam menjadikan APBN/APBD sebagai instrumen perjuangan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan dapat terwujud," ungkap dia.
Dengan demikian pula, citra Golkar dapat terjaga di tengah masyarakat dan konstituen. Ini penting mengingat Citra positif sebagai partai pembangunan yang melekat pada persepsi rakyat akan memberikan dampak signifikan menuju kemenangan Partai Golkar pada 2019.
"Maka penting bagi FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk membangun citra positif Partai Golkar di daerah dengan melakukan komunikasi secara intensif dengan konstituen baik melalui media konvensional maupun media sosial," tambah Yahya.
Dia juga menegaskan, DPP akan terus aktif memperjuangkan perubahan kedudukan keuangan dan protokoler DPRD melalui revisi PP No 24 Tahun 2004. "Dengan semakin intensnya komunikasi ketua umum dengan presiden, kita berharap revisi terhadap PP No 24 tahun 2004 dapat dengan segera teralisasi," tegas Yahya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika