REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mendesak semua pihak di Libya agar menggabungkan semua upaya guna menemukan penyelesaian konsensus bagi krisis yang berkecamuk di negerinya.

Pada 17 Desember 2015, Kesepakatan Politik Libya ditandatangani di Skhirat, Marokko, dan Sabtu kemarin menandai satu tahun sejak penandatanganan kesepakatan yang diperantarai PBB itu berlaku.

Ban, yang akan mengakhiri masa tugasnya di PBB dan digantikan Antonio Guterres dari Portugal, menilai mengenai lambannya langkah pelaksanaan kesepakatan tersebut belum membawa kestabilan bagi Libya.

Oleh karena itu, ia mendesak mereka yang saat ini tak terlibat dalam proses tersebut agar menggabungkan upaya, demikian isi pernyataan yang disiarkan oleh juru bicaranya.

"Sekretaris Jenderal kembali menyatakan PBB akan terus mengawal proses itu dan mendukung rakyat Libya," kata pernyataan dari Kantor Sesjen PBB di New York, layaknya dikutip Xinhua.

Selama satu tahun belakangan, berdasarkan kesepakatan itu, Dewan Presiden Libya dibentuk dan beroperasi dari ibu kota Tripoli. Namun, Libya masih terpecah secara politik.

Sementara itu, aksi terorisme tetap menjadi ancaman utama bagi Libya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika