REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan situasi darurat usai bencana banjir besar yang melanda Kota dan Kabupaten Bima di Pulau Sumbawa, Provinsi NTB. "Hari ini, Gubernur telah menetapkan situasi darurat bencana untuk Kota Bima dan Kabupaten Bima," kata Kepala Humas dan Protokol Pemprov NTB Yusron Hadi, Kamis (22/12).

Menurut dia, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, telah melakukan pertemuan dengan Bupati dan Wali Kota Bima di Kantor Wali Kota Bima yang menjadi posko utama bencana banjir Bima. Yusron yang berada di lokasi mengatakan, situasi di Bima saat ini masih lumpuh, di mana jaringan listrik, air, dan juga alat telekomunikasi masih terputus.

"Listrik akan dinyalakan pada siang ini di beberapa tempat yang dianggap tidak ada gangguan jaringan, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Hingga saat ini, belum ada korban jiwa dari bencana banjir. Kendati begitu, warga masih mengalami trauma atas banjir yang dikatakan sangat besar bagi masyarakat sekitar. "90 persen wilayah Kota Bima terkena banjir, kita tidak tahu angka pasti warga yang terkena dampak," lanjutnya.

Gubernur NTB menekankan sejumlah langkah yang harus segera dilakukan, di antaranya untuk mengatasi kebutuhan pangan warga masyarakat yang terkena bencana. Oleh karena itu, Zainul Majdi meminta SKPD provinsi dan kabupaten/kota segera mengirimkan bantuan makanan, dan juga membuat dapur umum yang rencana ditempatkan di belakang Kantor Wali Kota Bima, setiap kecamatan dan juga kelurahan.

Selain itu, Gubernur NTB juga meminta agar aliran listrik, air, dan juga sarana telekomunikasi untuk bisa kembali beroperasi. Tenaga medis kesehatan dan juga melakukan pembersihan sisa-sisa banjir hingga penataan lingkungan yang terdampak juga diminta untuk segera dilakukan

Yusron melanjutkan, Pemprov NTB juga telah menyalurkan sumbangan berupa family kid, makanan, terpal, hingga matras bagi para korban banjir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika