REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berharap Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Non Aktif Djarot Saiful Hidayat memberi masukan terhadap rotasi jabatan di Pemprov DKI Jakarta. Rencananya, pengukuhan dan pelantikan jabatan tersebut akan dilaksanakan pada 3 Januari 2017.

"Ketika Pak Gubernur Ahok maupun Pak Djarot masuk,  mereka sudah nyambung dengan susunan yang telah kita konsultasikan. Jadi tetap kami memperoleh masukan. Kalau pun nggak ada masukan, saya anggap mungkin sudah setuju dengan apa yang kita lakukan," kata Sumarsono di Monumen Nasional (Monas), Kamis (22/12).

Rotasi jabatan tersebut akan menggunakan talent pool dan assesment sehingga posisi yang ditempati menjadi pilihan terbaik. "Karena ada 1060 yang harus dihapuskan. Tentu kita mencari pejabat-pejabat yang terbaik. Ada Dewan Jabatan melakukan itu. Ada arahan saya. Tetap kami mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak khususnya petahana. Sebatas masukan," ujarnya.

Selain itu, Sumarsono juga mengatakan ada dua kemungkinan alasan rotasi jabatan ini. Yang pertama, Sumarsono mengatakan, karena ada 1060 jabatan yang dihapuskan.

"Kedua pasti akan ada yg digrownded ada yang pensiun ada juga karena performance kurang, sementara dia ditempatkan di posisi yang lain jadi jabatan fungsional. Kan jabatan ada dua jabatan fungsional dan struktural " katanya.

Hal itu merupakan konsekuensi dari penataan organisasi. "Ini konsekuensi dari penataan organisasi, bagian dari kebijakan reformasi birokrasi, khususnya untuk perampingan sesuai PP Nomor 18/Tahun 2016. Secara nasional memang ada perampingan sekitar 10 hingga 15 persen," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika