REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Mesir menunda pemungutan suara PBB untuk resolusi mengecam permukiman Israel, Kamis (22/12). Sebelumnya Israel meminta Presiden AS terpilih, Donald Trump untuk mengintevensi.
Resolusi kecaman itu dibuat Mesir dan rencananya akan diajukan pada Kamis hari ini. Namun Mesir tiba-tiba menariknya beberapa jam sebelum waktu yang telah ditentukan.
Sebelumnya, Israel menghubungi tim transisi Trump untuk meminta bantuan. Mereka mengetahui pemerintah Presiden Barack Obama mungkin abstain dalam pemungutan suara.
Tindakan ini bisa membuat mosi diloloskan. Trump bicara langsung dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi. Tak lama draft resolusi itu ditarik.
Resolusi tersebut menyeru Israel untuk menghentikan aktivitas okupasinya di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Resolusi menyebut tindakan itu melanggar hukum intenasional.
Selama ini, AS sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB selalu mendukung Israel. "Israel sangat menghargai pilar kuat aliansi AS-Israel: kesediaan AS selama bertahun-tahun untuk membela Israel di PBB dan memveto resolusi anti-Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Namun, AS konsisten dalam posisi menolak permukiman Yahudi di wilayah okupasi. Ada kemungkinan besar pemerintahan Obama tetap menolaknya di akhir-akhir kepengurusan.
Sementara Trump mendesak DK untuk tidak mengadopsi resolusi. Trump mengatakan, perdamaian antara Israel dan Palestina harus diselesaikan dengan negosiasi kedua pihak. "Dan tidak melalui penerapan aturan dari PBB," kata dia.
Trump mengatakan resolusi ini, jika lolos, akan melemahkan Israel dalam posisi negosiasi. Kantor Sisi mengonfirmasi Trump menghubungi langsung. Kedua pemimpin sepakat bahwa pemerintah AS yang baru harus diberi kesempatan mengurus isu ini.
Baca juga, Israel Kembali Rampas Tanah Palestina di Tepi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika