REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat meminta seluruh perbankan yang beroperasi di Kota Bima untuk fokus menyelamatkan dokumen dari bencana banjir yang melanda wilayah itu sejak Rabu (21/12). Kepala Kantor OJK NTB, Yusri mengatakan, dokumen penting merupakan data-data terkait transaksi keuangan dengan para nasabah.
"Dokumen itu uang. Makanya itu harus diselamatkan, tentunya dengan tetap mempertimbangkan prioritas keselamatan manusia," katanya.
Selain dokumen, Yusri juga meminta seluruh perbankan yang beroperasi di Bima untuk mengamankan semua perangkat teknologi informasi (IT), sumber daya manusia (SDM), dan prasarana lainnya. Ia mengaku sudah menghubungi masing-masing bank yang memiliki kantor di Bima. Harapannya agar bank-bank tersebut fokus kepada upaya pengamanan dokumen, IT dan SDM.
"Kalau IT kena banjir dan rusak akan lama proses pemulihannya, sehingga akan mengganggu layanan kepada nasabah," ujarnya.
Menurut dia, kondisi umum di Kota Bima, hingga saat ini belum normal. Pasokan listrik dari PLN telah dihentikan karena infrastruktur listrik kembali diterjang banjir. Begitu juga dengan akses telekomunikasi seluler tidak bisa dilakukan sebagai akibat dari pemadaman listrik.
Kondisi tersebut, lanjut Yusri, berdampak terhadap layanan perbankan yang sangat bergantung pada energi listrik dan teknologi informasi. "Perbankan di Bima bisa segera beroperasi dengan normal ketika faktor pendukungnya telah pulih dan normal," katanya.
Ia mengatakan, bagi bank-bank yang tidak terkena dampak dan memiliki infrstruktur seperti genset, tetap akan melayani nasabah. Itu pun masih dalam skala terbatas karena banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. "Jika tidak, layanan akan dialihkan ke kantor lain yang terdekat dan tidak terkena dampak banjir," ucapnya.
Seperti diberitakan, Kota Bima dan Kabupaten Bima, di Pulau Sumbawa, NTB, diterjang banjir bandang pada Rabu (21/12). Data dari BPBD NTB, ribuan rumah yang tersebar di lima kecamatan di Kota Bima terendam air setinggi 1-2 meter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika