REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan kecepatan 165 kilometer per jam akan menelan dana investasi sekitar Rp 80 triliun. Dana sebesar itu, diakui oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sebagai angka yang tak mungkin dibebankan ke APBN.
Dari studi awal yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan BPPT dikeluarkan angka sekitar Rp 80 triliun tersebut. Sedangkan, pada kunjungannya ke Jepang awal pekan lalu, Luhut menjelaskan Jepang memprediksi dana investasi yang harus dikeluarkan sekitar Rp 102 Triliun.
"Dari angka itu, Pak Bambang (Kepala Bappenas) mengatakan skema pembiayayan akan melibatkan PPP karena proyek ini sangat besar," ujar Luhut di kantornya, Jumat (23/12).
Namun Luhut tak menampik UU mengamanatkan jalur kereta api merupakan aset negara. Maka saat ini pemerintah perlu mencari kombinasi pembiyayaan sehingga tak menguras APBN.
Luhut menjelaskan, Jepang sudah tertarik atas proyek kereta Jakarta-Surabaya ini. Pada 2017 akan dilakukan finalisasi detil design dan rincian biaya. "Mereka kelihatannya sepakat, makanya untuk FS kita libatkan kedua belah pihak," ujar Luhut.