REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat menolak adanya tenaga kerja asing masuk bekerja di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. "Akhir-akhir ini tenaga kerja asing dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal justru banyak warga Indonesia yang mengadu nasib ke luar negeri," kata Wakil Ketua GP Ansor, Muhammad Arif di Polman, Sabtu (24/12).

Ia mengatakan, keberadaan TKA tersebut sangat kontradiksi. Selama berpuluh-puluh tahun, gurita korporasi transnasional menguasai sumber daya alam di dalam negeri, kekayaan alam dikeruk, tanah rakyat dirampas, dan akhirnya rakyat kecil terpaksa menjadi tenaga kerja di luar negeri.

"Mereka menjadi buruh kasar, pembantu rumah tangga, dan lainnya, bahkan hak-hak kemanusiaan tenaga kerja kita diinjak-injak di sana, bahkan ada yang harus meregang nyawa," katanya.

Oleh karena itu, ia menyatakan sangat mendukung keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menolak tenaga kerja asing masuk di Indonesia dengan massif. Dia meminta pemerintah memberdayakan tenaga kerja lokal untuk mengolah sendiri kekayaan alamnya.

Ia juga berharap agar nasionalisasi perusahaan asing dapat dilakukan pemerintah. Ketika tidak dinasionalisasi akan menjadi penyebab tenaga kerja asing masuk dan membuat tenaga kerja negara ini justru keluar negeri mengadu nasib. "Ansor akan mengawal keputusan NU untuk menolak tenaga kerja asing masuk ke Sulbar," katanya.