REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel berencana akan tetap melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Kota Yerusalem. Pembangunan 600 unit rumah di wilayah Palestina itu rencananya akan dilakukan pada musim panas mendatang.
Wakil Walikota Yerusalem, Meir Turjeman, mengatakan rencana akan tetap dilakukan meski resolusi Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel untuk berhenti. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menegaskan bahwa Israel akan mengabaikan resolusi tersebut.
Pekan lalu, PBB memutuskan pembangunan permukiman Yahudi di Palestina tidak memiliki validitas hukum. Resolusi disahkan setelah Amerika Serikat (AS) memilih abstain daripada menggunakan hak vetonya.
"Israel menolak tegas keputusan memalukan anti-Israel yang dilakukan PBB dan tidak akan mematuhi ketentuan-ketentuannya," ujar Netanyahu, dikutip The Independent.
Sebelumnya, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, juga mencemaskan rencana Israel itu. Ia berharap konferensi Timur Tengah yang akan diadakan di Prancis bisa benar-benar mengakhiri permukiman Israel.
"Keputusan PBB menjadi dasar dan membuka jalan bagi konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan akan diadakan di Paris bulan depan. Kami berharap konferensi ini dapat mengakhiri pendudukan. Resolusi membuktikan bahwa dunia menolak permukiman, karena mereka ilegal," ujar Abbas.
Israel telah mengumumkan akan mengurangi hubungan dengan negara-negara yang mendukung resolusi. Israel menuduh Presiden Barack Obama secara pribadi menjadi dalang di balik resolusi.
Netanyahu menganggap Presiden AS terpilih Donald Trump jauh lebih mementingkan permukiman Yahudi dibandingkan dengan Obama. Trump sendiri telah meminta AS untuk memberikan hak veto atas resolusi PBB dan berjanji keputusan PBB akan berbeda setelah ia dilantik menjadi Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika