REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mengalokasikan hampir 80 persen anggaran 2017 untuk komoditas cabai dan bawang merah. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan produksi dan menekan harga di pasar.

Dirjen Hortikultura Spudnik Sujono mengatakan, dari anggaran senilai Rp 928,41 miliar untuk pihaknya, sekitar Rp 737 miliar dialokasikan untuk kawasan aneka cabai dan bawang merah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan tanam.

"Jadi pak Mentan bilang ke saya, 'kalau bisa, tanam di luar areal yang sudah ada. Kalau bisa, tambah area tanam," ujar dia di Auditorium Ditjen Hortikultura, Rabu (28/12).

Ia menambahkan, pada 2017 untuk bawang merah ditargetkan menanam 150 ribu hektare setahun sementara 180 ribu hektare untuk cabai rawit. Sedangkan, bagi petani yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, akan ada bantuan intensifikasi.

Penambahan anggaran untuk cabai dan bawang merah ini sejalan dengan keinginan pihaknya memperkuat buffer zone atau daerah penyangga di beberapa provinsi, yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia timur. "Jadi pergerakan (bawang merah dan cabai) dari Jabar, Jateng, NTB, Bali berkurang," ujarnya kepada wartawan .

Ia menjelaskan, selama ini pulau Jawa menjadi sentra produksi cabai dan bawang merah yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah Indonesia. Jarak yang jauh membuat tingginya biaya transportasi dan meningkatkan harga komoditas tersebut. Untuk itu, buffer zone diharapkan mampu memenuhi kebutuhan provinsi itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, ia menuturkan ada beberapa daerah yang akan dilakukan penguatan buffer zone menerima tambahan anggaran. Contohnya untuk penanaman bawang merah, Kalimantan dan Sumatra akan menerima penambahan anggaran. Kalimantan yang pada 2016 menerima 3 persen akan menerima 17 persen pada 2017. Sumatra mengalami peningkatan dari 10 persen pada 2016 menjadi 16 persen pada tahun depan.

Sedangkan, untuk Jawa dan Balinusa yang merupakan sentra bawang merah akan dipangkas. Jawa yang pada 2016 menerima 38 persen hanya akan menerima 29 persen pada tahun depan. Sedangkan Balinusa dari 32 persen turun menjadi 19 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika