REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra diisukan diberi tawaran masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Isu tersebut menguat saat wacana reshuffle jilid III pada akhir tahun atau awal tahun 2017 muncul di publik.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyampaikan sikap kenegarawanan Prabowo Subianto, yang menyatakan berada di luar pemerintahan, bukan berarti tidak mendukung pemerintah.
''Demi kepentingan negara dan stabilitas, kita juga mendukung pemerintah Indonesia,'' kata Fadli, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/12).
Fadli menyatakan, Gerindra terus memberi ruang kritik agar menyampaikan masukan ke pemerintah, demi mengawasi program -program yang harus direalisasikan. Ia menjelaskan, berada di luar pemerintahan juga menjadi opsi yang baik. Sebab, dirinya khawatir jika semua berada di dalam pemerintahan.
''Tapi kalau pemerintah perlu satu ada penguatan saya kira itu sah-sah saja (Reshuffle),'' ucapnya.
Ia menyebutkan, salah satu bidang yang perlu ditata adalah ekonomu dan hukum. Faktor ekonomi, lanjut dia, menjadi determinan terhadap politik dan bidang lain. Perlu ada stabilitas sebagai prasyarat membangun. Tapi stabilitas ekonomi haru dikembalikan.