REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta berencana mengalihkan penggunaan bahan bakar Bajaj dengan BBG. Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengatakan agar rencana tersebut berjalan, Pemprov DKI Jakarta harus menjamin ketersediaan gas di DKI.

Oleh karenanya, Pemprov mesti bekerja sama dengan perusahaan gas termasuk Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk menjamin ketersediaan tersebut. "Poin penting lainnya adalah Pemprov DKI harus bisa menjamin para pemilik bajaj yang nanti beralih ke BBG mudah mendapatkan bahan bakar gas, ini yang paling penting," ujar senator asal DKI Jakarta ini, saat dihubungi, Kamis (29/12).

Jangan sampai, lanjut dia, pemiliki Bajaj diharuskan pindah ke BBG, tetapi nanti mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar gas. Sehingga, harus lebih banyak stasiun pengisian BBG di jakarta.

Ia berharap, kebijakan peralihan Bajaj merah ke Bajaj biru ini disosialisasikan dengan baik. Oleh karenanya, harus ada dialog yang intensif antara Pemprov DKI dengan pemilik bajaj, terutama yang masih belum beralih.

"Jangan sampai ada yang dirugikan dengan kebijakan ini yang menurut hemat saya memang baik," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan melanjutkan seluruh bajaj yang ada di Jakarta harus beralih menggunakan bahan bakar gas pada 2017. Saat ini bajaj yang beroperasi di DKI Jakarta berjumlah 13 ribuan. Sampai akhir Desember 2016, Dishub DKI Jakarta memberikan kebijakan bajaj merah harus berganti menjadi bajaj biru yang menggunakan bahan bakar gas (BBG).

"Nah sekarang masih ada 300 bajaj merah yang akan beralih jadi bajaj biru," ujar Andri di Balai Kota, Rabu (28/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika