REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Data Dewan Ketahanan Pangan menyebutkan, Provinsi Jawa Barat memiliki 813 desa yang rawan pangan pada 2016. Dari jumlah tersebut baru 316 desa yang telah tertangani oleh pemerintah provinsi.
Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Yayuk F Baliwati mengatakan, pada 2016 Pemprov Jabar menargetkan penanganan 487 desa rawan pangan. Namun hanya terealisasi 64,88 persen.
"Yang belum membanggakan adalah poin penganganan daerah rawan pangan. Targetnya ada 487 sesuai RPJMD. Yang tertangani 316 desa," kata Yayuk dalam Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (29/12).
Menurutnya, pemprov berupaya menangani kerentanan pangan dengan mengurangi akar masalah ketahanan pangan. Mulai dari masalah akses pangan, sarana, ketersediaan pangan, hingga kesehatan dan gizi.
Masalah akses pangan disebutnya yakni daya beli terbatas karena kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, variabilitas harga pangan yang tinggi. Masalah sarana yakni ketiadaan atau terbatasnya akses terhadap air, listrik, dan jalan. Sementara masalah keterasediaan pangan yakni jumlah penduduk yang bertambah besar dibandingkan kemampuan produksi. Hingga masalah kesehatan dan gizi yakni balita dengan berat badan di bawah standar.
"Permasalahan yang masih ada di pertanian yakni alih fungsi lahan ke sektor non pertanian yang sangat tinggi. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit. Sementara konsumsi padi-padian terutama beras masih tinggi," tutur Yayuk.
Dia juga menyebutkan, masyarakat masih rendah mengkonsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. Namun produksi tidak seimbang karena semakin berkurang.
Selain itu daya beli masyarakat juga masih rendah. Seiring dengan fluktuasi harga pangan yang kerap melonjak tajam pada saat-saat tertentu. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antara pemprov dengan pemerintah daerah (pemda) dan lembaga pangan lainnya. "Kolaborasi antar sektor dan wilayah menjadi penting untuk mengurangi desa rawan pangan," ucapnya.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, infrastruktur juga menjadi penyebab kerawanan pangan suatu daerah. Karenanya, perbaikan infrastruktur juga akan menjadi fokus ke depannya. "Artinya begini ada infrastruktur yang menciptakan daerah tadi jadi rawan pangan. Jembatan putus misalnya. Tahun depan ada anggaran memperbaiki jembatan desa. Semestinya difokuskan kesana," kata Deddy.
Melalui rapat pleno tersebut dibahas sejumlah solusi untuk mengatasi ketahanan pangan di Jawa Barat. Di antaranya memperbaiki data pangan dengan membangun sistem informasi pangan yang sesuai kondisi lapangan. Kemudian meningkatkan konsumsi protein hewani, sayur, dan buah. Sebagai pengganti produksi bahan pangan pokok seperti padi yang berkurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika