REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pemerintah diminta serius dalam mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor produktif seperti pertanian dan perkebunan pada 2017 mendatang. Peneliti dari Institute for Developments of Economic and Finance (Indef) Eko Listianto menilai bahwa sektor pertanian memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Alasannya, permintaan produk pertanian di dalam negeri saja cukup tinggi. Belum lagi sumbangan inflasi dari sektor pertanian juga cukup tinggi.
"Namun ketika harga bagus, yang menikmati bukan petani melainkan retailer. Karena tata niaga ngga bagus. Kami minta tata niaga diperbaiki agar implikasi kenaikan harga holtikultura bisa terasa oleh petani. Harga bagus juga mendorong petani untuk menanam kan," ujar Eko di Jakarta, Kamis (29/12).
Selain perbaikan dari sisi tata niaga, Eko melihat bahwa penyaluran KUR menjadi salah satu solusi agar petani bisa lebih berkembang secara mandiri. Hanya saja, memang selama ini pengajuan KUR oleh petani kerap terhambat persetujuan perbankan. Karenanya, Eko mendesak pemerintah agar keterlibatan perbankan terutama bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa lebih besar dalam menyalurkan KUR kepada petani. "Hanya saja problemnya, KUR ini kalau dibedah lagi cukup banyak masalahnya, sudah bunga rendah, NPL kecil, seolah semua baik-baik saja. Kalau semua baik-baik saja kenapa impactnya kecil? Karena bagi perbankan ini tugas tambahan," katanya.
Pemerintah sendiri menginginkan penyaluran sektor pertanian dan perkebunan bisa meningkat di tahun depan. Namun, pemerintah menyadari selama ini petani cukup kesulitan dalam mengajukan KUR ke perbankan. Alasannya apalagi kalau bukan prinsip prudensial atau kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan KUR kepada petani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, hingga akhir tahun 2016 ini penyaluran KUR ke sektor produktif hanya sekitar 20 persen dari total penyaluran sebesar Rp 90 triliun. Darmin menjelaskan, seretnya KUR untuk sektor produktif terutama pertanian salah satunya karena petani banyak yang tak memiliki lahan. Hal ini lah yang menurutnya membuat pihak perbankan sulit menyalurkan kreditnya.
"Kita juga harus menyadari bahwa petani itu sebetulnya tidak banyak yang punya lahan. Banyak yang dipunyai oleh orang lain, orang kota," kata Darmin.
Catatan pemerintah, penyaluran KUR sampai saat ini mayoritas diberikan kepada pedagang. Darmin bahkan khawatir bila kredit yang diterima pedagang justru digunakan untuk membeli padi dari petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika