REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah bidang Wakaf dan Kehartabendaan Goodwill Zubir mengatakan aset yang dimiliki ormas keagamaan tersebut terutama yang berasal dari wakaf perlu diinventarisasi untuk memastikan tidak timbul masalah di kemudian hari.
"Aset-aset Muhammadiyah perlu diinventarisasi karena selama ini di kalangan tokoh Muhammadiyah ada yang tidak tahu berapa sebenarnya aset yang dimiliki," kata Goodwill Zubir di Jakarta, Jumat (30/12).
Hal itu disampaikan saat membuka seminar evaluasi pemberdayaan produktivitas zakat dan wakaf Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan yang digelar Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah.
Dia mengatakan, aset Muhammadiyah selama ini berasal dari berbagai sumber dan bentuk seperti tanah baik dari wakaf, tukar guling maupun hibah, juga amal wakaf dan kehartabendaan, namun Goodwill mengaku juga tidak mengetahui jumlah pastinya.
Untuk itu ia juga menyarankan agar aset-aset yang ada perlu disertifikasi karena selama ini masih banyak timbul masalah terkait aset Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena masih adanya aset atas nama pribadi.
"Dalam sertifikasi itu kita lihat masalah tertib administrasi. Kebiasaan kita selama ini disaat suksesi kepemimpinan tidak ada berita serah terima tapi mulai kemarin kita serahterimakan, selama ini kabur semua masalah aset-aset itu," tambah dia.
Dia juga menyebutkan terkait aset wakaf juga masih ada yang bermasalah sampai ke meja hijau yaitu wakaf bersyarat misalnya yang mewakafkan hari ini tapi baru 10 tahun yang akan datang membuat surat wakafnya, dikemudian hari bisa digugat oleh ahli waris.
Begitu juga dengan wakaf yang penggunanya ditentukan oleh orang yang mewakafkan atau wakif misalnya orang tersebut mewakafkan tanahnya dan menentukan agar pemanfaatannya untuk membangun sekolah. "Padahal belum tentu Muhammadiyah punya dana untuk membangun, sedangkan tanah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain misalnya cocok tanam. Ini juga yang terjadi dibeberapa daerah," ujar dia
