REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan operasional Elektronik Warung (e-warung) perdana di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (30/12) sore. Mensos mengatakan, peresmian e-warung di Kota Bekasi ini adalah yang ke-156 di 17 provinsi 42 kabupaten dan kota di Indonesia.
E-warung yang diresmikan itu berlokasi di RT 04 RW 01, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang dimiliki Ilai Tuszuroh. Dalam peresmian di Aula Nonon Sontani perkantoran Pemkot Bekasi Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan itu hadir jajaran terkait Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Bulog, manajemen Bank BNI serta Bank Dunia.
Mensos menyempatkan diri berdialog bersama perwakilan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 12 kecamatan Kota Bekasi yang seluruhnya kaum ibu rumah tangga. Dalam dialog tersebut, Khofifah menyosialisasikan manfaat kehadiran e-warung di Kota Bekasi yang diproyeksikan akan bertambah menjadi 2.500 unit pada 2017.
"Ibu-ibu, e-warung ini menyediakan penjualan beras, minyak goreng dan gula. Kalau beras medium di pasaran saat ini harganya per liter Rp 9.000, sekarang harga e warung hanya Rp 7.900 itu pun per kilogram. Untuk harga gula dari Rp 14 ribu per kilogram di pasaran menjadi Rp 12.500 per kilogram di e-warung," kata Mensos.
Menurut dia, pihak yang diperbolehkan mengelola e-warung adalah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (Rastra) sebagai bagian dari Program Keluarga Sejahtera Indonesia.
Selain menawarkan Sembako, kata dia, e-warung juga menawarkan layanan lainnya yang masih dalam tahap integrasi seperti elpiji tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan listrik bersubsidi.
Seluruh pelayanan di e-warung itu, kata dia, menggunakan transaksi elektornik berupa Kartu Indonesia Sejahtera yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank BNI. Di Kota Bekasi jumlah penerima kartu tersebut hingga Desember 2016 berjumlah 11 ribu jiwa lebih yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Khofifah memastikan, seluruh peserta program tersebut otomatis bisa menjadi agen Bank BNI selaku otoritas yang mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat. "Kartu ini bersifat seperti ATM yang disubsidi pemerintah setiap bulannya Rp110 ribu kepada penerimanya. Kerja sama dengan BNI ini diarahkan agar penerima bisa menabung, jangan semuanya dihabiskan setiap bulan," katanya.
Namun apabila uang subsidi itu masih kurang, pihaknya telah memeprsiapkan 'jaring pengaman' berupa pinjaman uang melalui Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera. "Pelibatan koperasi ini dimaksudkan agar masyarakat tidak terjaring dalam praktik rentenir," katanya.
Khofifah menambahkan, e-warung ini diharapkan mampu mengubah budaya para penerima bantuan sibsidi yang selama ini pasif menerima bantuan menjadi aktif untuk turut serta menjadi pelaku yang mengelola bantuan sosial ini menjadi sebuah profesi. Salah satu penerima Kartu Indonesia Sejahtera, Marini (51) warga Bekasi Selatan mengaku sangat terbantu dengan program e-warung itu sebagai meminimalisasi peminjaman uang ke rentenir.
"Sebulan saya bisa terjerat sampai lima rentenir, karena harus gali lubang tutup lubang. Bunganya bisa sampai dua kali lipat dari pinjaman," katanya.
Ibu tiga anak itu mengaku pendapatan suaminya selama ini belum mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti sekolah anak dan lainnya. "Saya baru mendapat subsidi ini pada 2016. Biasanya sebulan sudah habis karena sekali tarik untuk bayar sekolah. Tapi ke depan saya akan sisihkan walau cuma Rp 10 ribu per bulan di bank buat keperluan anak kuliah. Kalau kurang kan masih bisa pinjam ke koperasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika