REPUBLIKA.CO.ID, KINSHASA -- Presiden Republik Demokratik Kongo Joseph Kabila belum menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri kekuasaannya di negara itu. Dalam perjanjian tersebut, ia hanya akan memegang jabatan hingga pemilihan umum berlangsung pada akhir 2017.

Kesepakatan itu telah dibuat dengan dukungan sejumlah menteri senior di Kongo. Sebelumnya, banyak warga di negara itu yang menggelar aksi protes dan meminta agar Kabila mengundurkan diri sebagai presiden yang telah menjabat selama 15 tahun.

Hal itu khususnya setelah adanya rencana pemilihan umum berlangsung di Kongo pada November 2016 lalu. Namun, pemilu dibatalkan dan disebut karena kendala ekonomi negara.

Sejak itu, Kabila membentuk pemerintahan transisi yang beranggotakan sekitar 74 orang. Ia juga mengatakan pemilu akan diselenggarakan di Kongo pada 2018. Namun, dengan protes yang bermunculan kesepakatan tercapai antara pemerintah dan oposisi. Dalam hal itu,  Kongo akan mengadakan pemilu pada akhir 2017 dan Kabila hanya memimpin masa transisi hingga pemilihan berlangsung.

Selama itu juga, seorang politisi dari oposisi akan ditunjuk menjadi perdana menteri. Kesepakatan juga menegaskan Kabila tidak dapat menjabat kembali sebagai presiden selama tiga periode. Ia telah berkuasa sejak 2001 lalu menggantikan ayahnya, Laurent.

Ikuti Whatsapp Channel Republika