REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam beberapa periode terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per September 2016, jumlah masyarakat miskin menurun sebanyak 250 ribu orang, dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin pada Maret 2016. Sedangkan dalam periode satu tahun (September 2015-September 2016) Pemerintah berhasil menekan angka ini sebanyak 750 orang.
Meski demikian, Pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah untuk menurunkan disparitas jumlah masyarakat miskin yang tinggal di pedesaann dengan perkotaan. Sebab ketimpangan ini masih cukup tinggi.
Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, terdapat penurunan setiap waktunya, tetapi terdapat disparitas yang tinggi antara kemiskinan di desa dan di kota. Posisi September 2016 terlihat bahwa kemiskinan di kota mencapai 7,73 persen, dan di desa 13,96 persen. Perbandingan ini tidak banyak berubah dibandingkan September 2015 di mana kemiskinan di kota mencapai 8,22 persen dan di desa 14,09 persen.
Sedangkan pada Maret 2016 disparitas kemiskinan masyarakat kota dan desa pun masih berbeda hampir dua kali lipat. Kemiskinan di kota mencapai 7,79 persen dan di pedesaan mencapai 14,11 persen.
"Ini persoalan besar yang kita dihadapi dan tidak berubah. Masih banyak penduduk di desa yang miskin, dan disparitas dengan perkotaan juga tinggi. Ini menjadi tantangan kita ke depan," ujar Suhariyanto.
Berdasarkan sebaran pulau, jumlah penduduk miskin masih tidak berubah, dan terbanyak terdapat di Provinsi Maluku serta Papua sebesar 21,98 persen, sementara terendah ada di Kalimantan dengan 10,97 persen. Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk maka pusatnya masih terdapat di Pulau Jawa, karena pulau ini memiliki penduduk terpadat, tapi areal pulaunya sangat kecil dibandingkan pulau lain.
Jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 14,83 juta jiwa, untuk di Maluku dan Papua penduduk miskin sebanyak 1,55 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit terdapat di Kalimantan sebanyak 0,97 juta jiwa.
"Komposisi ini tidak banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Artinya persentase kemiskinan tertinggi masih ada di Indonesia bagian Timur," ungkap Suhariyanto.
Dia menuturkan, disparitas jumlah masyarakat miskin memang harus segera ditangani secara baik oleh Pemerintah. Sebab, jika dibiarkan maka disparitas ini bisa semakin tinggi. Untuk itu perlu kebijakan khusus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan dari waktu ke waktu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika