REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Membuka tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan agar pemerintah fokus dalam soal pemerataan ekonomi dan kesenjangan antarwilayah. Menurut pengamat ekonomi, HS Dillon, dalam dua tahun terakhir rezim Jokowi-JK masih belum jelas menghadirkan terobosan dalam dua hal tersebut. Khususnya, sektor reformasi agraria masih belum diutamakan.

“Harus ada upaya yang berani untuk menghadirkan terobosan itu. Jadi, terobosan ini yang tidak kita lihat, (karena) enggak begitu tampak. Yang kita lihat, kebijakan-kebijakannya lebih banyak merupakan kebijakan inkremental,” ujar HS Dillon saat dihubungi, Rabu (4/1), malam.

Sosok yang pernah menjadi utusan khusus Presiden bidang Penanggulangan Kemiskinan (2011-2014) itu menilai, baik keinginan Jokowi untuk menggiatkan legalisasi tanah bagi rakyat. Namun, ia menegaskan, hal itu merupakan satu langkah kecil agar rakyat, misalnya, bisa mengagunkan lahannya di bank.

Yang terpenting adalah bagaimana agar rakyat mendapatkan akses terhadap tanah. “Yang kita inginkan bukan sekadar sertifikasi, kan? Jargonnya juga harus benar. Kalau dikatakan, ‘kita berikan tanah kepada rakyat’, itu salah. Kata-katanya itu mestinya ‘mengembalikan.’ Ini kan kecenderungan mulai zaman Belanda. Memangnya pemerintah bawa dari mana itu tanah?” katanya.

Selain itu, Dillon juga mengkritik penerapan kebijakan dana desa. Menurut dia, pemerintah perlu memberdayakan kalangan mahasiswa sebagai pendamping dana desa, bukan malah merekrut tenaga baru.

Sebab, ia menegaskan, kalangan mahasiswa cenderung lebih mampu mengawal aliran uang dari pusat ke daerah-daerah. Saat menjadi mahasiswa, seseorang masih terjaga idealismenya sekaligus bekerja secara bertanggung jawab.

“Perlu melibatkan mahasiswa karena biasanya (mahasiswa) paling berpihak (pada rakyat). Selama pengalaman saya, puluhan tahun bekerja untuk republik ini, bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga adakah nurani di situ. Dia punya idealisme dan juga pemahaman. Itu kombinasinya.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika