REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG – Lebih dari 9.000 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum terima gaji hingga Kamis (5/1). Keterlambatan ini karena belum adanya pejabat definitif kuasa anggaran gaji yang bertanggung jawab.

Kabag Humas Biro Protokol dan Humas Pemprov Lampung Heriyansyah membenarkan belum turunnya gaji pegawai untuk Januari 2017. Menurut dia, keterlambatan pembayaran gaji lantaran penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait pejabat yang bertanggung jawab kuasa anggaran tersebut.

“(Gaji) Belum turun, karena belum ada pejabat definitif yang bertanggung jawab pembayaran gaji tersebut, berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016. Selama ini gaji mengalir saja dari Biro Keuangan,” kata Heriyansyah kepada Republika.co.id di Bandar Lampung, Kamis (5/1).

Ia belum bisa memastikan kapan gaji pegawai akan dibayarkan Pemprov Lampung. Sebab, ujar dia, saat ini masih dibahas proses mutasi pegawai dan pejabat eselon. “Belum tahu kapan ada pelantikan. Saya juga tidak tahu akan ditempatkan dimana,” ujarnya.

Anita Yulia, salah seorang PNS di Pemprov Lampung, mengaku belum menerima gaji untuk Januari hingga Kamis (5/1). Menurut dia, keterlambatan ini tidak seperti biasanya pada gajian tahun lalu.

“Bukan karena kas kosong, tapi karena belum ada pelantikan (pejabat yang berwenang kuasa anggaran pembayaran gaji),” kata ibu dua anak tersebut.

Sedangkan Yuli, istri salah satu PNS yang bekerja di Dinas Kehutanan Lampung, menyesalkan Pemprov Lampung tidak tepat waktu membayarkan gaji pegawai pada awal tahun ini. Seharusnya, ia berharap gaji diberikan sesuai dengan ketentuan tanggalnya.

“Kalau sampai hari ini (Kamis, 5/1) belum juga dibayarkan gajinya, jelas banyak kebutuhan keluarga yang akan dibayarkan ikut tertunda. Soalnya, keluarganya bergantung dengan gaji untuk kebutuhan keluarga,” ujar ibu rumah tangga empat anak tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika