REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia menyampaikan penyesalan terkait adanya dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan pasukan militer Indonesia. Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengatakan penyelidikan atas kasus tersebut akan dilakukan secara menyeluruh.

Dugaan penghinaan itu juga disebut menjadi alasan utama penundaan kerjasama militer Indonesia dan Australia. Kejadian bermula dari penemuan materi pengajaran di pangkalan tentara yang melecehkan Tanah Air.

Diantaranya adalah sebuah poster yang memuat Pancasila, namun disebut dengan nada plesetan yaitu Pancagila. Kemudian, ada materi yang mengatakan okupasi militer di Papua Barat dan pasukan keamanan Indonesia termasuk Kopassus membunuh banyak orang di wilayah itu sejak 1969.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengatakan penyelidikan di pangkalan militer Campbell Barracks dilakukan waktu dekat. Bahan-bahan yang diduga mengandung unsur penghinaan akan diperiksa secara jelas.

"Kami mengungkapkan penyeselan terhadap hal yang merupakan pelanggaran ini. Australia tidak ingin membuat kekhawatiran lebih lanjut dari Indonesia terhadap hal ini," ujarnya.

Atas adanya penemuan penghinaan itu, militer Indonesia secara independen memutusk kerjasama dengan Australia. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelidikan terhadap dugaan itu akan terlebih dahulu dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Kepala Militer.

Kerjasama militer yang dijalin Indonesia dan Australia dalam beberapa tahun terakhir mengalami jalan berbatu. Pada 2013 lalu, Indonesia menangguhkan latihan bersama pasukan negara setelah dugaan Australia melakukan pengintaian dan penyadapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta orang-orang terdekatnya.

Jauh sebelum itu, Australia juga pernah menghentikan latihan dengan unit Kopassus Indonesia karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Timor Timur pada 1999. Namun, hubungan kedua negara beberapa tahun kemudian mulai membaik dan berjalan normal.

Meski demikian, insiden kali ini disebut tidak akan menghentikan hubungan bilateral dua negara. Jokowi juga mengatakan kasus dugaan penghinaan Australia harus diklarifikasi lebih dahulu di tingkat operasional.

"Saya pikir hubungan kami dan Australia tetap dalam kondisi baik dan masalah ini arus diklarifikasi terlebih dahulu sehingga situasi tidak memanas," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika