REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja diberlakukan dinilai terlalu mendadak. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu penurunan produktivitas nasional.

Wakil Katua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan, kenaikan harga BBM yang mendadak bisa membuat rakyat tidak siap. Apalagi, rakyat tengah dihadapkan pada persoalan biaya listrik dan Pemberlakuan PP nomor 60 Tahun 2016.

Menurut Hadi, kalangan DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah menganulir kenaikan harga BBM yang terbaru. Karena belum ada skema baru yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menjamin dampak kenaikan harga BBM ini. “Sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga BBM, karena dampaknya akan sangat luar biasa,” katanya di Semarang, Kamis (5/1).

Menurutnya, kebijakan ini akan membuat masyarakat semakin terpuruk. Apalagi kenaikan harga BBM bakal mempengaruhi kenaikan biaya transportasi umum maupun biaya pengadaan barang atau jasa. Kenaikan harga BBM yang terkesan mendadak ini juga bisa membuat para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan masyarakat kelas menengah kebawah, akan kelabakan dan merasakan langsung dampaknya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah ini menambahkan, kenaikan harga tersebut akan membuat masyarakat melihat Pemerintah tidak konsisten dalam kebijakan terkait dengan BBM. Pada bulan Desember 2016 lau, jelasnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak hingga Maret 2017. Saat itu, pemerintah tetap menahan harga kendati tren harga minyak dunia tengah naik.

Namun, hari ini semua harga BBM, kecuali premium, naik rata-rata Rp 300 per liter. "Seolah-olah rakyyat ‘dipermainkan’ oleh kebijakan yang tak populis yang bisa mengancam kepercayaan rakyat,” katanya.

Apalagi, kata Hadi, Presiden Jokowi selama ini identik dengan presiden yang merakyat. “Di lain pihak, masyarakat belum siap dengan kenaikan ini yang berpotensi besar terhadap menurunnya daya beli masyarakat,” katanya.

Masyarakat yang terdiri dari berbagai ormas, komunitas sopir, dan berbagai elemen Jawa Tengah lainnya, sejak Kamis pagi sudah melayangkan complain kepada wakil rakyatnya. Mereka kecewa dengan kebijakan tersebut. Selama dua tahun memimpin, Presiden Jokowi sudah menaikkan harga BBM sebanyak lima kali dan menurunkan dua kali.

Sebagai informasi, penyesuaian harga BBM umum adalah jenis Pertamax Series, Pertalite, dan Dexlite. BBM jenis tersebut dinaikkan sebesar Rp 300 per liter. Pertamina beralasan, kenaikan harga tersebut, seiring dengan kondisi harga minyak mentah dunia.

Untuk harga Pertamax di DKI Jakarta, dan seluruh provinsi di Jawa-Bali ditetapkan sebesar Rp 8.050 per liter dari semula Rp 7.750 per liter. Di daerah yang sama, Pertalite menjadi Rp 7.350 per liter dari sebelumnya Rp 7.050 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex dilepas diharga Rp 8.400 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Rp 8.500 per liter untuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Dexlite yang menjadi pilihan baru untuk produk diesel ditetapkan menjadi Rp 7.200 per liter untuk Jawa-Bali-Nusa Tenggara,” kata Hadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika