REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Aliansi BEM Wilayah Kalimantan Timur dan Selatan (Kaltimsel), Norman Iswahyudi, mengatakan, awal 2017 bukanlah masa yang baik untuk Indonesia. Betapa tidak, kata dia, di tengah badai defisit anggaran pada akhir penutup 2016, pemerintah justru memberi rakyat Indonesia hadiah tahun baru yang tidak diduga-duga.

“Saat ini, banyak tenaga kerja asing dari Cina yang membanjiri Indonesia dengan menyalahgunakan bebas visa untuk bekerja. Ini berbanding terbalik dengan angka pengangguran terbuka di Indonesia yang mencapai 7,02 juta orang,” kata Norman lewat pesan yang diterima Republika, Jumat (6/1).

Yang lebih mengherankan, kata dia, pemerintah malah membuat rakyat kecil di negeri ini semakin menjerit dengan membuat berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah kembali memangkas alokasi anggaran untuk subsidi menyusul rencana penyaluran tertutup bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji tiga kilogram. 

Terhitung mulai awal tahun ini pula, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan berdaya 900 VA (yang biasa digunakan oleh rakyat kecil) hingga 242,5 persen. Setelah pencabutan subsidi BBM, kenaikan tarif daftar listrik, pencabutan subsidi kesehatan, dan melonjaknya harga kebutuhan pokok, kini pemerintah juga menaikkan tarif penerbitan STNK, BPKB, dan pelat kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat.