REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar, meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan trespassing ke KJRI Melbourne.

''Peristiwa Ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi isu Papua secara masif dan terencana,'' kata Rofi, Jakarta, Ahad (8/1).

Sebelumnya, bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, mendadak dikibarkan di KJRI di Melbourne, Jumat (6/1). Rofi menjelaskan, tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

''Sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, sudah semestinya Australia menindak tegas pelakunya,'' katanya.

Menurut dia, proses identifikasi isu-isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara masif serta intensif Kepada masyarakat internasional. Ini untuk menghadirkan perimbangan informasi dan penguatan diplomasi Indonesia.

Sebelum kejadian ini, pada awal September, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas 'kekhawatiran' akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13-26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yang cenderung mendiskreditkan Indonesia.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.

Baca juga, Indonesia Kecam Pengibaran Bendera OPM di KJRI Melbourne.

Ikuti Whatsapp Channel Republika