REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Hasil survey yang dikeluarkan oleh “FanLis Centre” menyebutkan bahwa 58 persen warga Israel tidak yakin atas kinerja pemerintah Israel saat ini, terutama yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Israel. Polling ini disebarluaskan oleh harian Maariv dan dikutip oleh SPNA menyebutkan, bahwa kalangan muda Israel yang berumur diatas 18 tahun tidak ingin bergabung dengan aturan wajib militer Israel.
Hasil survey ini juga menyebutkan bahwa 60 persen warga Israel meragukan kinerja Menteri Pertahanan Israel pasca-dikeluarkannya video Hamas yang menyebutkan bahwa prajurit Israel yang ditawan oleh Hamas masih hidup.
Bahkan, kasus terakhir yang menimpa prajurit Israel yang telah membunuh salah seorang warga Palestina, menunjukkan bahwa 70 persen warga Israel sangat marah dan geram melihat aksi prajurit Israel yang sangat tidak ksatria, karena hanya bisa membunuh warga sipil yang tidak berdosa.
Sementara itu, PM Israel Benyamin Netanyahu menuntut amnesti untuk prajurit Israrel, Alor Azaria, yang membunuh warga Palestina, Abdul Fattah Syarif, di Khalil, Tepi Barat. Alor dinilai melakukan pembunuhan ini secara tidak sengaja, pada 2015 silam.
Netanyahu menulis dalam laman Facebook-nya: ''Hari ini adalah hari yang sulit bagi kita semua, terutama bagi Alor, keluarganya dan seluruh prajurit Israel. Kita diharuskan memaafkan kesalahan orang lain dan saya menuntut pemberian amnesti untuk Alor," seperti yang dilansir Koran Palestina, Maannews.
Pusat informasi Palestina, Palinfo mengatakan, bahwa keluarga Abdul Fattah Syarif menuntut agar kasus pembunuhan tersebut diangkat ke pengadilan intenasional. Paman Syarif, yang tidak disebutkan namanya mengatakan, bahwa sidang yang dilakukan terhadap Alor Azaria oleh pengadilan Israel tidak lebih dari pentas drama. Israel tidak akan memenuhi hak warga Palestina yang teraniaya dan tidak akan menghukum para kriminal Yahudi.
Ia menuntut, pemerintah Palestina untuk mengangkat kasus ini ke pengadilan internasional dan tidak menunggu keputusan pengadilan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika