REPUBLIKA.CO.ID, GOWA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD menunjukkan kecnderungan atau tren yang positif dari tahun ke tahun.

Pada 2009, LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK hanya mencapai tiga persen dari total seluruh LKPD di Indonesia. Pada 2014 prosentasenya meningkat pesat menjadi 47 persen dan pada 2015 menjadi 58 persen.

Sementara itu, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang memperoleh opini WTP pada 2009 mencapai 56 persen, kemudian pada 2014 menjadi 71 persen, namun turun menjadi 65 persen pada 2015.

"Jadi saya melihat tren kesadaran pengelolaan keuangan justru muncul di pemerintah daerah. Saya tidak tahu apakah karena semakin ketatnya pemeriksaan dan juga kasus-kasus yang terkait dengan korupsi," ujar Harry saat jumpa pers di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (9/1).

Di Wilayah Indonesia Timur sendiri, sudah ada provinsi yang seluruh LKPD-nya memperoleh opini WTP yakni Provinsi Gorontalo. Sementara itu, di wilayah Indonesia tengah ada Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan di Indonesia barat ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Di Indonesia Timur tampaknya lebih aware (sadar) dan bagus," ujar Harry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika