REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Belum jelasnya pelantikan personalisasi pejabat eselon di lingkungan Pemprov Lampung, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) terpaksa belum gajian hingga Senin (9/1). Kebutuhan rumah tangga dan anak sekolah PNS terpaksa ditalangi dengan berutang.
“Sudah seminggu lebih, gaji belum jelas kapan,” kata Triani, salah seorang PNS di lingkungan Pemprov Lampung. Telatnya gaji bulan Januari ini, membuat ia terpaksa meminjam untuk menalangi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak sekolah sehari-hari.
Menurut dia, biasanya gaji sudah masuk rekening tepat waktu awal bulan. Jika pun telat, ia mengatakan, paling sehari atau dua hari, tidak seperti sekarang lebih dari sepekan lamanya belum jelas.
Yuli, ibu rumah tangga istri PNS yang bekerja di Dinas Kehutanan, mengeluhkan dengan telatnya gaji awal tahun ini. Menurut dia, kebutuhan rumah tangga dan anak sekolah sangat bergantung dengan gaji suaminya.
“Kalau belum gajian seperti ini, kebutuhan semakin membengkak karena harus ditalangi dulu dengan pinjaman,” ujar ibu dua anak tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono mengatakan, anggaran untuk gaji PNS masih tersedia dan tidak lari kemana-mana. Menurut dia, karena Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan masih memproses personalisasi penepatan pejabat eselon di lingkungan Pemprov Lampung, maka gaji pegawai mengalami keterlambatan. “Anggaran gajinya ada,” ujarnya.
Kabag Humas Biro Protokol dan Humas Pemprov Lampung Heriyansyah membenarkan belum turunnya gaji pegawai Januari 2017. Menurut dia, keterlambatan pembayaran gaji lantaran penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait pejabat yang bertanggung jawab kuasa anggaran tersebut.
“Masalah gaji karena belum ada pejabat definitif yang bertanggung jawab pembayaran gaji tersebut, berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016. Selama ini gaji mengalir saja dari Biro Keuangan,” kata Heriyansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika