REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU RI Arief Budiman, mengimbau penyelenggara Pilkada di daerah dengan medan sulit bisa mendistribusikan logistik lebih awal. Pihaknya mengingatkan distribusi logistik Pilkada berpotensi terkendala kondisi cuaca ekstrem.
Menurut Arief, jadwal pendistribusian logistik Pilkada serentak 2017 dimulai pada 15 Januari. Rentang waktu yang diberikan untuk distribusi paling lambat hingga satu hari sebelum hari H pemungutan suara.
"Alokasi waktu yang diberikan untuk distribusi sekitar satu bulan. Namun, masing-masing daerah dapat memperkirakan masa distribusi sesuai kondisi masing-masing. Yang harus diingat adalah distribusi bisa terhambat faktor cuaca," ujar Arief ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (11/1).
Karena itu, pihaknya meminta penyelenggara Pilkada di daerah rawan dapat mengupayakan distribusi logistik Pilkada dua pekan lebih awal. Adapun daerah rawan yang dimaksud antara lain wilayah pegunungan dan kepulauan.
Arief mencontohkan beberapa wilayah pegunungan di Papua Barat, Kepulauan Sangihe (Sulawesi Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan beberapa kabupaten di wilayah Aceh. "Di Papua misalnya, kondisi cuaca tiba-tiba bisa berubah dengan ekstrem dari cerah, mendadak hujan deras disertai angin kencang. Padahal, distribusi menuju ke kecamatan ada yang hanya bisa dijangkau lewat jalur udara," jelas dia.
Contoh lain adalah Kepulauan Mentawai yang hanya dapat diajangkau dengan penerbangan. Frekuensi penerbangan ke kawasan itu tidak banyak. Jika kondisi cuaca buruk, distribusi logistik dari provinsi ke kawasan mentawai berpotensi terhambat.
KPU RI juga mengingatkan penyelenggara Pilkada di daerah rawan konflik agar meningkatkan keamanan selama proses distribusi logistik. "Selama proses distribusi dan penyimpanan, penyelenggara diharapkan selalu bekerja sama dengan aparat keamanan setempat," tambah Arief.