REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menggelar rapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Gedung Sate, Rabu (11/1). Rapat ini merupakan langkah lebih lanjut terkait program penanganan lahan kritis di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk dan Citarum hulu.

Gubernur menyambut baik program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) DAS hulu Cimanuk dan Citarum bersama pemerintah pusat. Ia menyebutkan program RHL ini melibatkan banyak pihak baik dari kementerian hingga pemerintah daerah serta swasta.

Pemprov Jabar dikatakannya sebagai pelaksana dari anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat. "Biaya dari pusat, pelaksananya adalah Kementerian LHK, provinsi, kabupaten kota terkait, kemudian Perhutani juga dan perusahaan swasta yang ada di kawasan hulu Citarum dan Cimanuk," kata Heryawan usai menggelar rapat.

Menurutnya, penanganan lingkungan harus disinergikan dengan banyak pihak yang terlibat. Bukan hanya pemerintah tapi juga perusahaan swasta yang kerap menjadi pelaku perusakan lingkungan.

Aher mengatakan, dalam rapat dibahas lebih lanjut jadwal realisasi program hingga akhir tahun. Ia menyebutkan RHL dapat dimulai secara teknis pada April mendatang. "Bulan April kita mengejakan apa sampai Desember mengerjakan apa. Sudah tertata dengan bagus apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, biayanya berapa," ujarnya.

Ia menuturkan pemerintah pusat menganggarkan Rp 257 miliar untuk pelaksanaan program. Sebab DAS Cimanuk dan Citarum menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah pusat bersama dengan DAS Sari di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ikuti Whatsapp Channel Republika