REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta serius ingin membuat desa yang mandiri. Mulai Februari 2017 ini, pemerintahan tersebut segera melayangkan draf Raperda untuk desa mandiri ke DPRD setempat. Dengan begitu, 2018 nanti setiap desa memiliki anggaran untuk penyertaan modal atau membeli saham perusahaan.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, untuk program desa mandiri ini pihaknya ingin payung hukumnya kuat. Makanya, sebelum program ini digulirkan, landasan hukumnya akan dibuat terlebih dulu. Bulan depan, draf Raperdanya akan segera diserahkan. Supaya, dewan bisa membahasnya selama 2017 ini.
"Kami akan terus mendorong, supaya payung hukum ini mendapat prioritas," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Rabu (11/1).
Menurut Dedi, diakhir jabatannya ini, dirinya ingin seluruh desa itu bisa mandiri secara finansial. Salah satu caranya, pemkab memberikan anggaran untuk penyertaan modal. Anggarannya masing-masing desa Rp 5 miliar. Dana tersebut, diambil dari APBD kabupaten.
Dengan dana Rp 5 miliar, lanjut Dedi, maka desa bisa membeli saham di perusahaan yang ada di desa tersebut. Atau, bisa menyertakan modal di perbankan yang kapabilitasnya tak diragukan lagi. Penyertaan modal ini, nantinya akan menghasilan deviden bagi desa tersebut.
Dari deviden itu, desa bisa menggaji aparaturnya dan membangun wilayah tersebut tanpa harus menunggu bantuan dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Jika sudah begitu, maka desa ini menjadi mandiri. Sebab, segala sesuatunya tak lagi mengandalkan bantuan.
Menurut Dedi, selama dua periode kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas utama. Saat ini, infrastrukturnya sudah beres. Sehingga, di 2018 ABPD kabupaten bisa mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal setiap desanya.
"Kita ingin, desa mampu mengelola dana investasinya sendiri," ujarnya.
Terkait dengan skema investasi, pihaknya akan menggandeng OJK dan tim ahli keuangan. Supaya, penyertaan modal ini bisa berjalan dengan maksimal. Serta, aparatur desanya mendapat edukasi dari lembaga otoritas keuangan dan tim ahli tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika