REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait janji membuka 10 juta lapangan kerja. Pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat, tetapi berdasarkan realita, hal itu dinilai belum sesuai harapan rakyat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menyebutkan, angka pengangguran masih tetap tinggi, yaitu 7 juta orang. "Pemerintah harus ingat janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan dan 2017 ini menempatkan janji itu sebagai prioritas," ujar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Rabu (11/1).

Pengangguran, kata dia, menyebabkan kemiskinan, instabilitas keamanan, dan rentannya gesekan horizontal di masyarakat. "Jutaan orang yang menggangur ini jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan," kata politikus Partai Demokrat ini.

Dede bahkan menyebut merebaknya hoax (berita bohong) di media yang kini makin mengkhawatirkan juga akan mudah mempengaruhi para pengangguran. "Kalau orang tidak punya pekerjaan, atau menganggur, psikologisnya juga rentan. Dari fisik ke mental dan kemampuan mencerna informasi, itu pasti terkait. Mereka gampang termakan berita bohong. Jadi percuma pemerintah gencar memerangi hoax, tapi tidak gencar mengentaskan pengangguran,’’ kata Dede.

Dia mencontohkan, merebaknya berbagai temuan tenaga kerja asing (TKA) yang berpaspor sebagai turis membuat rakyat, khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan khawatir semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika