REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas singkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan penataan pasukan TNI merupakan keharusan guna membangun keamanan dan pertahanan negara yang lebih kuat dalam mengatasi ancaman kedaulatan negara. Jokowi menilai, penempatan pasukan TNI di berbagai daerah di Indonesia masih sangat kurang.
"Sebagai negara kepulauan dan rentang geografis yang sangat luas saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan bagian barat masih kurang," kata Jokowi saat membuka ratas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1).
Menurut Jokowi, di daerah tersebut tidak hanya merupakan wilayah terluas namun juga terdepan dari wilayah NKRI. Selain itu, di titik-titik tersebut juga sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat penggerak ekonomi nasional.
Karena itu, Jokowi meminta agar pasukan TNI turut memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional, yang tidak lagi bersifat Jawa sentris, namun harus menjadi Indonesia Centris. Pemerintah, kata dia, fokus untuk mempercepat pembangunan di daerah pinggiran.
"Membangun kawasan Timur, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terdepan Indonesia," tambah dia.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya kawasan Barat dengan kawasan Timur dengan melakukan pemerataan pembangunan.
"Saya yakin dengan pemerataan pembangunan antarwilayah maka daerah-daerah di wilayah pinggiran seperti kepulauan Natuna di bagian barat, kepulauan Miangas di utara, Merauke di sebelah timur sampai Rote dan sekitarnya di sebelah selatan akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi," jelas Jokowi.
Jokowi juga menekankan agar TNI lebih siap menghadapi ancaman peperangan masa depan di tengah kondisi geografis Indonesia. Sehingga, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dapat merasakan kehadiran negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika