REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait singkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional. Menurut Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, penataan pasukan TNI ini penting dilakukan untuk meningkatkan pertahanan negara dalam jangka panjang. Selain itu, penguatan pertahanan di seluruh wilayah Indonesia juga diperlukan sehingga pertahanan dan keamanan tidak hanya terfokus hanya dari Jawa, namun juga di seluruh Indonesia.
"Presiden memberikan atensi penuh agar ini bisa diwujudkan dalam era pemerintahan beliau, sehingga dengan demikian negara yang seluas ini tidak hanya dijaga hanya dari Jawa," kata Pramono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/1).
Penataan penempatan TNI di berbagai daerah, kata dia, penting dilakukan untuk menjaga kebhinekaan bangsa dan juga memperkuat keamanan.
"Perlu ada tempat-tempat yang kemudian memperkuat dan sekaligus juga ada semacam, untuk menjaga kebhinekaan, karena kalau TNI itu ditugaskan di mana saja kan gampang nikah dengan gadis setempat dan itu hal yang sangat baik untuk supaya tidak terlalu Jawasentris lah," jelas dia.
Juru Bicara Presiden Johan Budi menambahkan, dari rapat terbatas hari ini belum terdapat hasil keputusan. Presiden, kata dia, meminta agar dilakukan kajian lebih lanjut terkait konsep penataan dan penempatan pasukan TNI dalam waktu dua bulan.
"Belum ada keputusan, dikonkritkan lagi dalam 1-2 bulan ini... Nanti dimatangkan, termasuk soal pembiayaan," ujar dia.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penataan pasukan TNI merupakan keharusan guna membangun keamanan dan pertahanan negara yang lebih kuat dalam mengatasi ancaman kedaulatan negara. Jokowi menilai, penempatan pasukan TNI di berbagai daerah di Indonesia masih sangat kurang.
"Sebagai negara kepulauan dan rentang geografis yang sangat luas saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan bagian barat masih kurang," kata Jokowi saat membuka ratas di kantor Presiden, Jakarta.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya kawasan Barat dengan kawasan Timur dengan melakukan pemerataan pembangunan. Jokowi juga menekankan agar TNI lebih siap menghadapi ancaman peperangan masa depan di tengah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dapat merasakan kehadiran negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika