REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Kabupaten Purwakarta, akhirnya punya satuan tugas sapu bersih (Satgas Saber) Pungli. Pasalnya, akhir-akhir ini pemerintahan tersebut kerap kali menerima laporan dugaan praktik pungli terhadap calon ketenagakerjaan. Makanya, satuan ini akan memfokuskan pada praktik pungli ketenagakerjaan.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, layanan SMS center paling banyak melaporkan soal keluhan dugaan pungli ketenagakerjaan. Dengan begitu, pungli di sektor ini cukup tinggi. Makanya, dengan dikukuhkannya tim saber pungli ini, mereka harus mampu memberantas praktik-praktik percaloan ketenagakerjaan. "Praktik percaloan ini sudah sangat meresahkan," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Jumat (13/1).
Dengan adanya tim ini, maka oknum-oknum calo tenaga kerja ini harus dibersihkan. Supaya, mereka jera. Karena, tindakan mereka itu sudah menyalahi aturan.
Menurut Dedi, keberadaan calo ketenagakerjaan itu sudah membuat jengah masyarakat. Pasalnya, mereka kerap kali meminta biaya kepada calon tenaga kerja yang melamar di setiap perusahaan. Tak tanggung-tanggung, mereka minta uang pelicin antara Rp 1,5 juta sampai Rp 8 juta.
Selain itu, calo-calo tersebut juga mengatasnamakan lembaga karang taruna. Karena itu, pihaknya meminta supaya lembaga nonpemerintah itu di audit. Karena, selama ini lembaga tersebut sering meminta bantuan ke pemerintah. "Apakah benar lembaga tersebut terlibat praktik pungli atau tidak, saya sarankan untuk diaudit saja," ujarnya.
Sementara itu, Nani Sumarni (24 tahun) warga Kecamatan Purwakarta, mengaku, saat ini kalau mau melamar kerja harus melalui yayasan. Nanti, di yayasan tersebut dimintai uang. Uang tersebut, kabarnya untuk karang taruna. "Sudah jadi rahasia umum. Kita mau kerja, tapi harus memberi uang ke oknum karang taruna," ujarnya.
Nani mengaku, dia saat melamar ke salah satu perusahaan yang memroduksi sepatu di Kawasan BIC, dimintai uang senilai Rp 3 juta. Bila tak ada uang, maka calon pelamar tidak boleh memasukan lamarannya ke perusahaan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika