REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berharap perekonomian daerah di seluruh Indonesia bergerak lebih cepat dengan adanya dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar pada tahun ini.
"Dalam APBN 2017, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 764,9 triliun, lebih besar daripada belanja kementerian dan lembaga di pusat, karena kita ingin perekonomian daerah bergerak lebih baik lagi," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT Ke-18 PKPI di Jakarta, Ahad (15/1).
Jokowi menyebutkan dari segi kebijakan anggaran, pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya menetapkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa lebih besar daripada belanja pada kementerian/lembaga di pusat. APBN 2017 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750 triliun dan belanja negara Rp 2.800 triliun. Dari belanja negara itu, anggaran untuk kementerian/lembaga sebesar Rp 763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara itu, dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Bendahara Umum Negara sebesar Rp 552 triliun (26,5 persen). Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan sejumlah kebijakan dan langkah untuk menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa.
"Ini sudah mulai terlihat beranda terdepan kita menjadi layak dan membanggakan, seperti di Pos Lintas Batas Negara di Entikong Kalbar dan Motoain NTT," katanya.
Ia menyebutkan dahulu Kantor Imigrasi dan Kantor Bea dan Cukai di Entikong seperti kandang. Namun, sekarang sudah tiga sampai lima kali lebih baik daripada sebelahnya atau negara tetangga. "Dahulu di Motoain kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan, saya minta agar dirobohkan dan dibangun baru, sekarang tiga sampai lima kali lebih baik daripada tetangga. Dahulu orang kita foto di sana sekarang kebalikannya," katanya.
Dari segi konektivititas, Jokowi menyatakan pemerintah ingin mempersatukan secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik. "Kita ingin Indonesia sentris, bukan Jawa Sentris. Dengan konektivitas itu, lalu lintas barang dan orang akan makin lencar," katanya.
Mengenai perkembangan tol laut 2016, Jokowi mengaku memang belum semuanya selesai karena baru beberapa rute yang dikembangkan. "Pada tahun 2017, akan makin kompleks rutenya, kapal besar akan makin beredar di pelabuhan besar dan kecil di Indonesia dan lalu lintas barang dan manusia akan lancar sehingga keadilan sosial dapat terwujud," katanya.
Kepala Negara menyebutkan selain pembangunan fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur sosial.
"Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Pemberian Makanan Tambahan, diharapkan masyarakat yang belum naik ke sejahtera akan ke posisi yang lebih baik," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika