Perdana Menteri Abe tengah bertemu dengan PM Turnbull di Sydney selama akhir pekan lalu, ketika topik perburuan paus diangkat. Kunjungan ini bertepatan dengan penerbitan foto dari kelompok anti-penangkapan paus ‘Sea Shepherd’ yang menunjukkan seekor paus mati di atas kapal penangkapan paus milik Jepang.

Kelompok itu mengatakan, hal tersebut terjadi di perairan Australia dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Josh mengatakan, Pemerintah Australia "sangat kecewa" karena Jepang kembali menangkap paus.

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan bahwa Australia "Menentang segala bentuk penangkapan paus komersil dan yang beratribut 'ilmiah'. "Tak perlu membunuh paus untuk mempelajarinya," kata Josh.

"Kami akan melanjutkan upaya kami di Komisi Penangkapan Paus Internasional untuk menentang keras perburuan paus komersil dan apa yang disebut penangkapan paus untuk kepentingan 'ilmiah', menegakkan moratorium penangkapan paus komersil, dan mempromosikan konservasi paus," terangnya.

Kekecewaan belaka tak membantu

Juru bicara pihak oposisi dalam soal lingkungan Tony Burke, juga mengeluarkan pernyataan, yang mengkritik "pembantaian dengan kedok 'penelitian ilmiah'. "Kapal penangkapan paus Jepang yang terlihat dengan tombak mereka ditemukan di Samudra Selatan, di mana moratorium penangkapan paus saat ini berlaku," sebutnya.

"Hal ini terjadi di perairan yang diakui oleh Australia sebagai wilayah yang dilindungi," sambungnya.

Managing Director kelompok ‘Sea Shepherd’, Jeff Hansen mengatakan respons Pemerintah tak cukup baik. "Kekecewaan tak akan menghentikannya. Pemerintah Australia menjanjikan aksi untuk paus -di kubu Oposisi mereka mengatakan, ada serangan di laut dan ketidakpedulian di Canberra," kata Jeff menanggapi Menteri Josh.

"Sekarang paus ini dibunuh di tempat perlindungan di sepanjang Australia-Antartika dan Pemerintah Australia diam saja," sambungnya.

Jeff menjelaskan data dari jajak pendapat di bulan Desember 2015 yang menemukan 80 persen warga Australia menginginkan sebuah kapal patrol agar dikirim ke Samudra Selatan untuk memantau armada penangkapan paus milik Jepang.

"Warga Australia ingin tindakan, dan tanpa adanya itu, mereka hanya punya kelompok Sea Shepherd tetapi itu tak harus diserahkan kepada kami," utaranya.

Ia berharap, "Pemerintah Australia harus tegas dan melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan, membela Paus di wilayah perlindungan di sepanjang Samudera Selatan. Kemungkinan sudah ada lebih banyak paus yang dibunuh,”

Penangkapan paus berlanjut meski ada larangan

Jeff mengatakan, fakta bahwa ini semua terjadi ketika PM Abe dan PM Turnbull bertemu di tanah Australia adalah sangat menggelikan. "Armada penangkapan paus Jepang ini didanai besar dan didukung oleh Pemerintah Jepang -ini adalah armada penangkapan paus Shinzo Abe," sebutnya.

Ia mengatakan, "Kami harus berbicara tegas dan mengatakan 'kami adalah negara dengan semua sumber daya yang kalian butuhkan, hentikan mengirim armada penangkapan paus Anda ke laut selatan, ke dalam wilayah perlindungan paus Australia, putar balik kapal Anda kembali ke Tokyo'."

Pada tahun 2014, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa program penangkapan paus Jepang ilegal, mendorong penghentian aktivitas ini.

Tapi Dr Wally Franklin dari Pusat Penelitian Ekologi Maritim di Universitas Southern Cross mengatakan, Jepang terus menangkap paus meski ada larangan tersebut karena kekhawatiran akan keamanan pangan. "Jepang adalah sebuah pulau yang tak memiliki banyak tanah untuk menghasilkan komoditas pertanian. Mereka termotivasi oleh fakta mereka ingin tetap membuka peluang untuk mencari panen dari laut sebagai sumber makanan potensial,” jelasnya.

Ia menambahkan, "Tapi tentu saja itu bisa diselesaikan oleh Pemerintah Australia dengan melanjutkan pembicaraan bersama Jepang tentang menyediakan keamanan pangan."

Diterjemahkan pukul 10:20 AEST 17/1/2017 oleh Nurina Savitri dan simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.